Sejarah

UNIMUS menyadari dengan sepenuhnya bahwa mutu lulusan merupakan tuntutan stakeholder eksternal dan internal. Masyarakat menuntut lulusan UNIMUS memiliki kemampuan sesuai dengan kompetensi dan dapat secara cepat terserap dalam dunia kerja. Oleh karena itu, diperlukan upaya  penyelenggaraan pendidikan yang memperhatikan peningkatan mutu secara terus menerus dalam segala bidang.

Upaya-upaya untuk meningkatkan mutu pembelajaran telah dilakukan UNIMUS, antara lain (a) mewajibkan semua matakuliah dilengkapi dengan GBPP, SAP dan kontrak perkuliahan, (b) pemenuhan jumlah tatap muka dan materi kuliah dalam 1 semester minimal 12 kali tatap muka, (c) dosen tidak boleh mengajar lebih dari 5 matakuliah, (d) memberi kesempatan dosen untuk studi lanjut, (e) dosen boleh mengajar secara mandiri bila telah mengikuti Pekerti dan AA, serta memiliki jabatan fungsional, dan (f) evaluasi proses pembelajaran tiap awal dan akhir semester sebagai masukan penyelenggaraan pembelajaran semester berikutnya.

Dalam perkembangan selanjutnya, dinilai perlu untuk membentuk lembaga penjaminan mutu (LPM), dan terwujud pada tahun 2006 melalui SK Rektor .  LPM dimaksudkan untuk membantu pimpinan dalam monitoring dan evaluasi kegiatan akademik. Pada lembaga ini ditetapkan personalia yang telah mengikuti pelatihan monev internal yang diadakan oleh Dirjen Dikti Depdiknas pada tanggal 27-30 April 2006 di Jakarta dan pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Akademik yang diadakan oleh Kopertis Wilayah VI bekerjasama dengan Direktorat Akademik dan Kemahasiswaan Dirjen Dikti Depdiknas pada tanggal 8-9 Mei 2006 di Semarang, ditambah 5 orang dosen perwakilan fakultas, untuk membantu dalam proses auditing, assesmen dan evaluasi.

Kegiatan yang dilakukan LPM saat itu baru pada taraf penataan kelembagaan dan perangkat kerja utama melalui studi banding di beberapa perguruan tinggi yang telah memiliki sistem penjaminan mutu, sosialisasi lembaga yang menyangkut eksistensi, fungsi, wewenang dan tugas lembaga pada seluruh unit yang ada di UNIMUS, penyusunan draft ditingkat universitas berupa kebijakan mutu, standar mutu, peraturan akademik, manual mutu akademik, dan manual prosedur, serta rancangan mekanisme pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu akademik yang menyangkut proses auditing, asesmen dan evaluasi.

Untuk memperluas kewenangan dari Penjaminan Mutu diperlukan untuk merubah nama  Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) menjadi Badan Penjaminan Mutu (BPM), dengan SK  Rektor no : 080/UNIMUS/SK.OT/2008 tangal 2 Januari 2008.  Selanjutnya  menetapkan personalia BPM yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Administrasi.

Leave a Reply